BERITAKITA.CO.ID, Lampung Selatan – Ratusan kepala desa dan para perangkat desa di Kabupaten Lampung Selatan, ‘menguluruk’ ke kantor bupati, Senin 8 Maret 2021.
Kedatangan para kepala desa dan aparatur desa itu untuk mempertanyakan terkait hasil pertemuan dengan pemkab beberapa waktu lalu soal terjadinya penyesuaian tunjangan bagi mereka yang dianggap ‘terjun bebas’ untuk tahun 2021 ini.
Berdasarkan pantauan, sebelum mendatangi kantor bupati mereka berkumpul di lokasi Masjid Agung Kalianda. Sekitar pukul 09.25 WIB sebagian massa mulai bergerak ke arah kantor bupati. Di lokasi, petugas kepolisian sudah standby untuk menjaga situasi agar tetap kondusif.
Meski menunggu cukup lama, akhirnya perwakilan para kepala desa dapat bertemu dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Thamrin bersama bersama beberapa kepala OPD terkait.
Kades Blambangan Yahman menuturkan, kedatangan pihaknya untuk meminta keadilan. Pasalnya, selama ini pemerintah sampai pusat meminta agar pemerintah desa menciptakan pelayanan prima, namun anggaran untuk desa malah dilakukan penyesuaian.
“Kegiatan di desa itu banyak pak. ATK dan sebagainya. Kita dituntut untuk memberikan pelayanan prima. Kalau biaya operasional ini Rp100.000/hari saja artinya butuh anggaran untuk itu. Masak dari siltap kami. Kami minta keadilan dan kebijakan, mohon (penyesuaian) ini ditinjau ulang kembali,” katanya.
Menyikapi hal itu, Sekda Thamrin menyatakan, penyesuaian itu terjadi karena terjadi pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.
“Jadi bukan kita saja. Ini juga dipertimbangkan berdasarkan keuangan daerah. Dinas saja dilakukan penyesuaian sampai 50 persen,” sebutnya.
Menyikapi adanya penyesuaian besaran tunjangan bagi para kepala desa dan perangkat desa itu, Thamrin mengutarakan bila anggaran itu sifatnya pribadi, bukan untuk kepentingan masyarakat.
“Inikan kepentingan pribadi, bukan masyarakat. Jadi kami mohon kebijakan. Kalau nanti ada anggaran lagi, akan kami naikan lagi, tapi kebijakan ini adalah kebijakan pak bupati,” tandasnya.
Hingga berita ini ditayangkan, para kepala desa dan perangkat desa itu masih berkumpul di depan kantor bupati. (Lex)
