BERITAKITA.CO.ID, Lampung Selatan – DPRD Kabupaten Lampung Selatan kekeuh belum mau memparipurnakan pengesahan APBD-Perubahan T.A 2021, sebelum ada kejelasan soal peminjaman dana pemkab kepada PT SMI.
Hal ini ditegaskan oleh Ketua DPRD Lampung Selatan Hendry Rosyadi saat memimpin rapat pembahasan KUA-PPAS Perubahan Kabupaten Lampung Selatan T.A 2021 di aula rumdin ketua DPRD, Selasa 24 Agustus 2021.
Menurut Hendry, pihaknya tidak mau disalahkan di kemudian hari, atas rencana peminjaman itu lantaran dapat menabrak aturan. Pasalnya, peminjaman itu belum ada realisasinya.
“Jadi kita tetap menunggu itu. Tidak boleh ada paripurna pengesahan APBD (perubahan) sebelum ada kejelasan realisasinya. Paling tidak, ada MoU pihak SMI dengan Pemkab, baru kita paripurnakan itu,” kata Hendry.
Hendry pun menegaskan, agar MoU tersebut dapat selesai dalam minggu-minggu di bulan Agustus 2021 ini.
“Harapan kita, minggu-minggu ini (sudah MoU), karena untuk memparipurnakan RAPBD-P menunggu MoU (pemkab dan PT SMI), walaupun ini terus kita bahas,” kata Hendry Rosyadi.
Senada, anggota DPRD Andi Aprianto mendukung apa yang disampaikan ketua Hendry Rosyadi. Namun, politisi PKS itu lebih kepada mencari apa yang menjadi alasan Pemkab Lampung Selatan melakukan peminjaman itu, yang bahkan telah dimasukan dalam Rancangan APBD Perubahan T.A 2021.
Andi menjelaskan, dalam regulasinya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terdapat 5 fokus antara lain kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM dan pembiayaan koperasi, insentif pemusalaran dan pajak serta program prioritas.
“Kalau 1-2-3-4 nggak masuk, (artinya) masuk ke program prioritas. Kalau pada RPJMD 2016-2021, memang ada waktu janji jalan mulus, oke masuk disitu. Tapikan kita ada program prioritas (lain),” kata Dia.
Ia menjelaskan, pada Juni di rumah sakit sempat terjadi out break atau kejadian luar biasa. Ditambah kegiatan vaksinasi masih rendah yang baru 11 persen dan tingkat kematian di Lampung Selatan masih tinggi.
“Artinya, disini harus menjadi prioritas, inikan jiwa masyarakat Lampung Selatan. Akhirnya, kalau kita berbicara prioritas, kita meningkatkan jumlah daya tampung fasilitas kita untuk menghadapi pandemi, dibandingkan meningkatkan jalan poros,” ujarnya.
“Jalan hancur tidak apa-apa, yang penting jiwa masyarakat bisa diselamatkan. Ya, kalau kita berbicara soal prioritas-prioritas” kata Andi.
Anggota Komisi IV itu mengajak seluruh pihak dapat menjadikan itu bersama sebagai bahan pertimbangan. Pasalnya, kalau saat ini kembali terjadi out break, kondisinya Lampung Selatan tidak ada menampung.
“Kata pak Luhut Binsar Panjahitan (Menko Kemaritiman), mungkin bulan-bulan depan kita akan out break baru, karena mungkin ada varian baru yang tidak kita duga,” sebutnya.
Ditempat yang sama, anggota DPRD lainnya, Jenggis Khan Haikal berpendapat sama. Menurutnya, skala prioritas itu bagaimana manusianya bisa sehat dan masyarakatnya tidak terkena dampak Covid.
“Artinya, dalam peminjaman ini yang dipikirkan jangan sampai menjadi beban kita bersama dan berakibat hukum,” terangnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Lampung Selatan Thamrin saat diwawancarai terkait kapan target mereka menyelesai MoU seperti yang diminta pihak DPRD soal peminjaman kepada PT. SMI, Ia menyatakan segera.
“Ya, segera,” singkatnya. (Lex)
