BERITAKITA.CO.ID, Lampung Selatan – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), akan melakukan evaluasi perkembangan desa di seluruh kecamatan.
Hal ini terungkap dalam rapat persiapan evaluasi penilaian lomba desa di Aula Kantor PMD Kabupaten Lampung Selatan, Kamis 20 Januari 2022.
Pelaksanaan evaluasi itu akan dimulai pada pekan kedua di bulan Februari tahun 2022, dengan meninjau secara langsung desa yang telah dipilih setiap kecamatannya.
Evaluasi dilakukan untuk mengukur capaian perkembangan desa selama dua tahun terakhir. Terutama pada desa yang masih berstatus lambat berkembangan dan berkembang.
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan Dinas PMD Lampung Selatan Nasron menjelaskan, hasil evaluasi itu akan di-input ke dalam Aplikasi Epdeskel Kementerian Dalam Negeri, yang wajib diisi dan diupload oleh desa setiap tahun.
Dijelaskannya, evaluasi meliputi tiga unsur utama yakni pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan. Dari tiga unsur tersebut, akan dilihat ke dalam beberapa instrumen penilaian sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah.
“Kita bisa lihat perkembangan desa dari 3 unsur itu. Sehingga dari situlah status desa bisa dilihat,” jelasnya seraya menambahkan landasan acuan penilaian akan dilihat dari sajian data yang diinput pada 2 tahun sebelumnya yaitu, 2020 dan 2021.
Desa terpilih dari hasil penialain itu akan dijadikan wakil dari Kabupaten Lampung Selatan pada lomba desa di tingkat provinsi. Selain itu, lanjutnya pihak Dinas PMD akan melakukan penilaian Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM). Dimana, penilaian itu meliputi empat unsur yaitu kemasyarakatan, ekonomi, lingkungan-sosial-budaya dan agama.
Ditempat yang sama, Sekretaris Dinas PMD Lampung Selatan Risco Dinata mengatakan, acuan penilaian akan dilihat dari 4 unsur sesuai dalam Permendagri Nomor 42/2005 tentang bulan bakti gotong royong masyarakat.
“Untuk itu, kami meminta para camat untuk berkoordinasi ke desa diwilayahnya, agar mulai menggalakan kembali kegiatan gotong royong desa, ronda malam serta aktivitas masyarakat lainnya,” kata Risco.
Ia menambahkan, pelaksanaan BBGRM akan melibatkan semua unsur masyarakat mulai dari PKK, karang taruna, RT/RW hingga lembaga pemberdayaan masyarakat.
“Saat ini kita sedang membentuk tim pendamping di kabupaten dan kecamatan. Sedangkan untuk pelaksanaan akan dicanangkan pada Mei 2022, sambil menunggu arahan lanjutan dari pusat,” tandasnya. (Rilis)
