BERITAKITA.CO.ID, Lampung Selatan – Pemerintah Provinsi Lampung melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) melakukan roadshow dan menggelar Rakor TKPK Lampung Selatan di Aula Rimau Kantor Bappeda setempat, Kamis, 14 September 2023.
Staf Ahli Bupati Lampung Selatan bidang Ekonomi dan Pembangunan Yespi Cory, yang membacakan sambutan bupati Nanang Ermanto mengatakan jika, momentum ini akan terjalin sinergitas antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan pemerintah setempat dalam upaya bersama, untuk penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem berbasis desa.
“Keberhasilan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Lampung khususnya Kabupaten Lampung Selatan sangat bergantung pada sinergitas lintas sektor pemangku kepentingan. Peran serta dunia usaha, lembaga masyarakat dan media massa dibutuhkan dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem ini,” kata Yespi.
Menurutnya, dengan kebersamaan, kolaborasi dan budaya gotong royong, kiranya penanggulangan kemiskian ekstrem ini dapat berhasil. Selain itu, Roadshow TKPK Provinsi Lampung sebagai cerminan keseriusan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menuntaskan kemiskinan ekstrim berbasis desa di wilayahnya masing-masing.
“Dimana, di Lampung Selatan sendiri, beberapa upaya telah dilakukan dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem ini yakni telah melakukan Gebrak Inovasi Kemiskinan melalui Gerakan Seribu Sehari (Geserbu) untuk mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui program bedah rumah dan proyek cetak generasi unggul,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Zaidirina, dalam sambutan Gubernur Lampung, menyatakan sesuai arahan Presiden RI terkait penurunan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 diharapkan dapat mencapai target zero persen yang dilaksanakan melalui stategi percepatan penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi melalui kolaborasi intervensi khususnya di sektor pendidikan, kesehatan dan air bersih dengan dipertajam dengan menggunakan basedata yang tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu melalui keterlibatan sektor swasta yang berperan sebagai off taker pada jenjang kelompok kemiskinan ekstrem (desil I dan II) untuk dapat mendukung peningkatan kesejahteraan.
“Selain itu, upaya pemerataan perlindungan sosial yang adaptif juga tak kalah penting dilaksanakan dalam rangka percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang merata bagi seluruh penduduk sesuai tingkat kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tidaklah efektif dan efisien jika dilaksanakan secara parsial, mengingat persentase kemiskinan Provinsi Lampung per Maret 2023 sebesar 11,11% masih berada diatas persentase nasional (9,36%) serta menempati posisi keempat tertinggi di wilayah Pulau Sumatera setelah Provinsi Aceh (14,45%), Provinsi Bengkulu (14,04%) dan Provinsi Sumatera Selatan (11,78%).
“Untuk persentase kemiskinan ekstrem Provinsi Lampung menunjukkan tren positif yaitu penurunan sejak tahun 2020 sebesar 5,03% menjadi 2,29% di tahun 2022. Melihat kondisi tersebut, perlu adanya sinergitas dengan program/kegiatan prioritas lainnya khususnya pada bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia dalam upaya percepatan penurunan persentase kemiskinan,” kadis terkait. (RL)
About The Author
