BERITAKITA.CO.ID, Lampung Selatan – Suasana ‘canggung’ terlihat jelas dalam kegiatan rapat koordinasi (Rakor) bulanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Senin 7 Oktober 2024.
Pada rakor kali ini, pemkab Lampung Selatan melibatkan sejumlah jajaran Forkorpimda, dari kepolisian, kejaksaan dan pihak dari pengadilan (APH).
Rakor kali ini terasa sangat canggung atau kikuk, lantaran Plt Bupati Kabupaten Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa (PKD) dalam sambutannya sempat menyinggung masalah netralitas ASN, jelang Pilkada 2024.
Berdasarkan pantauan, usai sambutan PKD, Sekretaris Daerah Thamrin meminta pada OPD untuk menyampaikan masukan atau memaparkan hasil kinerja di tingkat OPD. Namun, tidak satu pun OPD berniat untuk melaksanakan arahan Sekda Thamrin.
PKD pun akhirnya berinisiatif dengan meminta penjelasan kepada 3 orang camat terkait tindakan yang telah dilakukan soal netralitas ASN di tingkat kecamatan dan pemerintahan desa.
Sayangnya, tidak ada satupun camat yang menanggapi permintan PKD. Akhirnya, PKD meminta hanya 1 orang camat (perwakilan) untuk menyampaikan informasi terkait nertalitas tersebut. Dan lagi-lagi, tidak ada juga camat yang merespon hal tersebut.
Sejurus kemudian, Pandu pun langsung menunjuk seorang camat perempuan untuk menjelaskan komitmen pihaknya terhadap netralitas ASN dan kepala desa.
Sufiah, Camat Natar pun akhirnya angkat bicara, bahwasannya pihaknya telah menekankan terkait netralitas ASN tersebut kepada jajarannya dan para kepala desa.
“Sudah kita sampaikan ke seluruh jajaran dan kepala desa untuk menjaga netralitas. Dan kepada masyarakat kita gaungkan agar menggunakan hak pilihnya,” ujar Sufi’ah.
Masih berdasarkan pantauan, tidak lama berselang, rakor tersebut pun selesai. Perkiraan, kegiatan rakor tersebut hanya berlangsung sekitar 20 menit.
Kepada wartawan, PKD menyampaikan jika netralitas ASN dalam Pilkada, sudah sewajibnya Dia sampaikan. Bahkan, dalam kegiatan 3 pilar bersama Kapolda Lampung, netralitas ASN menjadi salah satu pokok bahasan utama.
“Saya kemarin mengikuti 3 Pilar, itu jelas sanksinya. Saya selaku Plt mengingatkan. Tapi untuk rana hukumnya ada APH (Aparat Penegak Hukum). Kemarin acara bersama kapolda. Nah, di kegiatan kita ini, diwakilkan oleh polres (Kabag Ops Kompol Tangguh Satya Buana),” ujarnya.
Ketika disinggung suasana rakor yang sedikit ‘canggung’ atau tegang, Pandu memastikan jika dalam rakor selanjutnya suasana rakor tidak akan terulang.
“Mungkin rakor kedepannya nggak tegang (lagi),” kata Dia. (Lex)
About The Author
