BERITAKITA.CO.ID, Lampung Selatan – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama pihak dari Kodim 0421/Ls duduk bersama dalam kegiatan rapat koordinasi rencana pembangunan Resimen Induk Daerah Militer (RINDAM) XXI RADIN INTEN di Desa Kemukus, Kecamatan Ketapang.
Rakor yang digelar di Aula Krakatau areal kantor bupati, Kamis 22 Januari 2025 itu, dipimpin langsung oleh wakil bupati M Syaiful Anwar dan Komandan Kodim 0421/Ls Letkol Kav Mochammad Nuril Ambiyah.
Menurut Dandim Letkol Nuril rencana pembangunan Rindam di Desa Kemukus, Kecamatan Ketapang, merupakan bagian dari program strategis negara yang tidak hanya untuk kepentingan pertahanan, tetapi juga untuk mendorong pembangunan wilayah, membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Ia menyampaikan bahwa TNI memahami adanya dinamika dan kekhawatiran sebagian warga terkait lahan dan mata pencaharian, sehingga pendekatan yang dikedepankan adalah dialog terbuka, sosialisasi, dan cara-cara persuasif bersama pemerintah daerah, DPRD, Polri, dan para kepala desa.
Menurutnya, secara hukum lahan tersebut merupakan kawasan hutan produksi dengan izin resmi dari Kementerian Kehutanan. Namun TNI juga tidak menutup mata bahwa ada warga yang telah lama mengelolanya.
“Oleh karena itu, saat ini sedang dilakukan sinkronisasi data administrasi untuk memastikan kepastian hukum sekaligus solusi sosial yang adil,” ujarnya.
Terkait kompensasi, Dandim menegaskan prinsip bahwa negara tidak boleh meninggalkan rakyatnya dengan opsi solusi berupa kerohiman, relokasi lahan garapan, pelibatan warga dalam proyek pembangunan, serta skema penggantian ekonomi sementara yang sedang dirumuskan melalui tim terpadu bersama pemerintah daerah.
Ia juga menyebutkan bahwa manfaat Rindam akan dirasakan secara berlapis, mulai dari pelibatan tenaga kerja lokal dan tumbuhnya UMKM dalam jangka pendek, hingga perbaikan infrastruktur, tumbuhnya pusat ekonomi dan terbukanya lapangan kerja permanen dalam jangka menengah dan panjang.
“Pembangunan ini tetap berjalan sebagai kebijakan negara, namun akan dilaksanakan tanpa pemaksaan dan tanpa penggusuran sepihak, dengan mengedepankan keadilan sosial serta membangun kepercayaan masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Lampung Selatan M.Syaiful Anwar mengatakan bahwa pihaknya akan mengamankan dan melancarkan apa yang menjadi program pemerintah pusat.
Ia pun mengajak seluruh warga Lampung Selatan untuk menjadikan pembangunan Rindam sebagai momentum kemajuan daerah yang berkeadilan dan berpihak pada rakyat.
“Disisi lain, kami juga harus mampu mengayomi menjadi pembela masyarakat di bawah,” ujarnya.
Dalam rakor tersebut disepakati bahwa, pemerintah daerah akan memfasilitasi dengan membentuk tim, untuk mendukung agar program tersebut dapat berjalan dengan baik. (Lex)
