Apa Kabar Pembangunan Agrowisata ??

BERITAKITA.CO.ID, Lampung Selatan – Rencana pembangunan lokasi Agrowisata yang terletak dibeberapa lokasi di Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, terancam gagal.

Pasalnya, sejumlah anggaran baik yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN maupun APBD di tahun 2020 untuk pengembangan kawasan Agrowisata yang digadang-gadangkan bakal menjadi ikon baru di Kota Kalianda, terkena dampak Covid-19.

Bacaan Lainnya

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Wahidin Amin menjelaskan, bila banyak anggaran di OPD untuk pengembangan kawasan Agrowisata dipotong bahkan ditiadakan.

Wahid mencontohkan, seperti di Dinas Pariwisata DAK yang sebelumnya untuk mendukung pengembangan kawasan Agrowisata tidak jadi dikirim pusat.
“Kalau tidak salah (DAK) di sana sekitaran Rp3,5 miliar tidak jadi dikirim pusat,” kata Wahid, Rabu 10 Juni 2020.

Tak hanya itu, anggaran pusat yang juga akan dialokasikan untuk pengembangan lokasi Agrowisata dari KKP melalui Dinas Perikanan sekitar Rp1,8 miliar juga menjadi tidak jelas, akibat dampak dari Covid-19.
“Anggarannya kena pangkas juga itu, kayaknya nggak bakalan dapet lagi itu informasinya. Itukan rencananya untuk tempat kuliner,” ujarnya.

Ia pun menyatakan, semua DAK terkecuali untuk sektor pendidikan dan kesehatan terkena dampak covid-19. Seperti halnya juga DAK di Dinas PU-PR.
“Dana DAK itu di transfer pusat, karena kondisi sekarang nggak jadi turun dia, karena memang langsung di setop, artinya memang tidak disalurkan oleh pemerintah pusat,” tegasnya.

Ketika ditanya bagaimana progres pengembangan kawasan Agrowisata yang sempat digaungkan oleh bupati Nanang Ermanto untuk menjadi daya tarik wisatawan paska keberadaan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), Wahid tidak dapat bercerita banyak. Pasalnya, memang saat ini belum ada pembahasan secara mendalam terkait Agrowisata paska merebaknya virus korona.
“Saya belum evaluasi lagi sekarang ini, karenakan kita masih membahas untuk penanganan Covid-19 ini. Coba nanti saya cek lagi anggarannya sisa berapa untuk disana. Karena kalau yang APBD sedikit untuk disana,” kata Wahid.

Tak hanya itu, Dia pun memperkirakan untuk progres tahun 2021 pembangunan kawasan Agrowisata belum dapat selesai. Pasalnya, pemerintah pusat tentunya akan mengalihkan anggaran untuk pemulihan ekonomi dampak korona.
“Yang jelas ini menjadi terhambat. Tapi karena ini kebijakan daerah, kita tetap berjalan walaupun pelan-pelan sesuai dengan kemampuan yang ada. Kalau ditanya target 2021 selesai, jelas tidak bisa karena kondisi lagi covid begini,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lampung Selatan Rini Ariasih pun mengaku anggaran DAK pusat sebesar Rp3,4 miliar lebih untuk mendukung pengembangan lokasi Agrowisata batal dikirim ke daerah, lantaran Covid-19.
“Iya kalau untuk dukungan ke lokasi Agrowisata kita mengusulkan melalui DAK fisik, dengan usulan 7 paket senilai Rp3,4 miliar sekian, namun karena Covid ini tidak jadi dikucurkan, akhirnya ya batal dan tidak bisa terealisasi,” ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Dari informasi yang Ia ketahui, Rini menceritakan, untuk tahun 2021-2024 sesuai dengan peraturan presiden (Perpres) DAK untuk sektor pariwisata tidak ada untuk Provinsi Lampung.
“Yang ada itu kalau nggak salah, untuk wilayah Sumatera hanya Sumatera Utara dan Sumatera Barat untuk DAK. Sehingga kita tidak bisa mengusulkan di 2021,” kata Rini.

Kendati demikian, Rini mengatakan pihaknya siap untuk mendukung keberadaan lokasi Agrowisata baik untuk kelembagaan maupun SDM.
“Kitakan punya Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) kedepan bisa kita sosialisasikan kemasyarakat. Tapikan kalau berbicara Agrowisata tidak hanya (dinas) pariwisata saja, ada OPD lain yang dilibatkan, mungkin bisa saling membantu,” tegasnya.

Hal yang sama juga dikatakan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Lampung Selatan Bibit Purwanto. Ia menyatakan memang tidak ada anggaran pusat melalui dinas-nya untuk pengembangan kawasan Agrowisata.

Anggaran untuk pengembangan lokasi Agrowisata sekitar Rp200 juta bersumber dari APBD untuk kegiatan sumur bor dan pengadaan bibit tanaman.
“Kalau DAK kita nggak ada yang ke Agrowisata. Adanya yang dari APBD saja. Tapi kena rasionalisasi,” tandasnya. (Lex).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *