BERITAKITA.CO.ID, Lampung Selatan – Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan membuat inovasi ‘Gertak Berahi Spontan’ atau disebut juga Gerakan Penyerentakan Berahi Sapi PO dan Inseminasi Buatan.
Lahirnya inovasi ini berpegang teguh pada perkembangan proporsi populasi sapi Peranakan Ongole atau PO. Berdasarkan data 5 tahun terakhir dari tahun 2019 – 2023 didapati bahwa perkembangan proporsi populasi sapi PO dibandingkan dengan jenis sapi lainnya semakin menurun prosentaseny adengan rata-rata penurunan 9,25% per tahun.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan Ir Rini Ariasih menjelaskan jika, penyebab penurunan populasi sapi PO itu karena angka cross breeding yang sangat tinggi, apalagi dengan statusnya yang sudah F2, F3 bahkan F4 sangat menurunkan status reproduksinya. Sehingga menyebabkan tingginya angka kawin berulang, susah bunting dan gangguan reproduksi.
“Salah satu potensi unggulan peternakan di Kabupaten Lampung Selatan adalah ternak sapi potong PO. Sapi PO merupakan sumber daya genetik sapi potong lokal yang perlu dilindungi dan dilestarikan berdasarkan peraturan Menteri Pertanian Nomor : 2841/Kpts/LB.430/8/2012 tentang penetapan rumpun sapi PO Kabupaten Lampung Selatan telah ditetapkan sebagai wilayah sumber bibit (wilsumbit) sapi PO melalui Kepmentan Nomor : 354/Kpts/PK.040/6/2015 tentang penetapan Kabupaten Lampung Selatan sebagai wilayah sumber bibit sapi PO,” ujarnya Rabu 9 Oktober 2024.
Menurut Rini, sapi PO sebagai salah satu rumpun sapi lokal, dan sebagai kekayaan sumber daya genetik ternak lokal Indonesia, harus dilindungi dan dilestarikan. Dimana sapi PO ini mempunyai keunggulan yakni, keseragaman bentuk fisik, kemampuan adaptasi dengan baik pada keterbatasan lingkungan, ciri khas yang berbeda dengan rumpun sapi asli lokal lainnya, kemampuan reproduksi yang
baik/laju beranak 70%, serta tahan tehadap penyakit tropis dan parasit.
Disisi lain, pihaknya mengatakan, sapi cross breed mulai populer sejak diberlakukannya program Inseminasi Buatan (IB). Masifnya program IB menyebabkan masyarakat bebas dalam memilih bibit dari pejantan eksotik untuk mengawinkan dengan sapi betina peliharaannya.
“Sehingga, tanpa disadari dengan
munculnya banyak sapi cross breed timbul beberapa dampak atau masalah di peternakan rakyat,” kata Rini.
Menurutnya, salah satu penyebab alasan tingginya permintaan cross breeding adalah lebih tingginya harga jual sapi hasil cross breed dibandingkan sapi PO.
Fenomena tersebut jika dibiarkan dan terus berlangsung maka akan sangat mengancam terjadinya penurunan populasi karena semakin besarnya jarak kelahiran (calving interval).
Demikian pula dengan ketersediaan bibit sapi PO juga menurun baik jumlah maupun kualitasnya. Hal ini karena tingginya angka cross breeding yang menyebabkan tingginya angka kawin berulang dan gangguan reproduksi.
“Dengan menurunnya status reproduksi
tentu akan mengancam penurunan populasi. Keadaan ini harus segera ditangani dengan mengembalikan indukan sapi ke sapi lokal kita yang memiliki keunggulan yaitu status reproduksi sangat baik,” ungkapnya.
“Hal ini juga sejalan dengan tujuan utama dari program crossbreed adalah untuk final stock atau dipotong, bukan untuk dijadikan indukan, sementara untuk pembibitan adalah dengan mempertahankan sapi PO,” kata Rini.
Menyikapi hal tersebut maka, lanjut Rini diperlukan suatu langkah terobosan atau inonasi yang bertujuan untuk meningkatkan populasi sapi PO termasuk upaya penyediaan bibit sapi PO yang berstandarisasi, mengembalikan indukan sapi ke sapi lokal (sapi PO_red).
Pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menginisiasi dengan melaksanakan
terobosan/inovasi yang dinamakan GERTAK BERAHI SPONTAN (Gerakan Penyerentakan Berahi Sapi PO dan Inseminasi Buatan)
“Ini merupakan suatu proses yang digunakan untuk memicu berahi secara simultan dengan melakukan pemeriksaan dan pemberian hormon PGF2a pada sapi betina PO sehingga memudahkan proses perkawinan dengan inseminasi buatan,” ujarnya.
Ia menambahkan, program inovasi Gertak Berahi Spontan akan dilaksanakan secara bertahap di Kabupaten Lampung Selatan, terutama pada kecamatan dengan populasi sapi PO yang tinggi.
“Untuk tahap awal telah dilaksanakan di Kecamatan Tanjungsari sebanyak 100 ekor pada tanggal 30 september 2024. Lalu, Kecamatan Jatiagung sebanyak 50 ekor pada tanggal 30 September dan Kecamatan Merbaumataram pada tanggal 3 Oktober 2024,” ungkapnya.
Kegiatan yang secara maraton dilaksanakan oleh pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tersebut dipimpin langsung oleh Ir Rini Ariasih dan diikuti oleh jajaran dan diikuti oleh Kabid Perbibitan dan Produksi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Ir. Pancawati WL
“Ini sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan inovasi ini. Selain daripada penyuntikan hormon PGF2a dan pelaksanaan inseminasi buatan, juga diberikan bimbingan teknis kepada
peternak tentang budidaya pembibitan ternak yg baik,” ujar Rini.
Rini pun berpendapat, jika ditinjau dari perhitungan ekonomi sapi PO lebih menguntungkan, karena dengan menurunnya status reproduksi sapi hasil cross breed maka jarak kelahiran semakin tinggi.
“Jika indukan sapi PO menghasilkan pedet 1 ekor 1 tahun, maka hasil sapi cross breed tidak bisa. Indukan hasil cross breed jarak kelahirannya bisa mencapai 2 atau 3 bahkan lebih. Malahan, banyak sapi hasil cross breed yang sampai umur lima tahun belum berhasil bunting. Ini artinya secara hitungan ekonomi sapi PO tetap lebih
menguntungkan,” kata Rini.
Upaya peningkatan populasi tersebut bila tidak disertai dengan manajemen pemeliharaan yang baik, tidak adanya pengawasan pemotongan betina produktif, pencegahan dan pengendalian penyakit, pemberian pakan berkualitas, pengeluaran ternak keluar wilayah Lampung yang tidak terkontrol maka kualitas dan jumlah populasi ternak tersebut akan berkurang drastis.
“Dengan inovasi ‘Gertak Berahi Spontan’ diharapkan akan terwujudnya peningkatan populasi sapi PO dan ketersediaan bibit sapi PO berkualitas sebagai bakal indukan (betina produktif) yang meningkat signifikan setiap tahunnya serta dapat melestarikan plasma nutfah sapi unggulan lokal Kabupaten Lampung Selatan,” tandasnya. (RL/Lex)
